Degradasi kualitas udara di kawasan perkotaan besar Indonesia telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, menjadikan upaya menjaga Hutan Kota sebagai intervensi lingkungan yang mendesak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan Strategi Pemerintah Daerah yang komprehensif, mulai dari perlindungan lahan hijau yang ada hingga perluasan ruang terbuka hijau (RTH) secara agresif. Strategi Pemerintah Daerah ini berfokus pada pemanfaatan Hutan Kota sebagai “paru-paru” alami yang efektif menyerap polutan, mengurangi suhu mikro, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Kesuksesan Strategi Pemerintah Daerah diukur dari peningkatan persentase RTH dan penurunan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
Salah satu Strategi Pemerintah Daerah yang paling fundamental adalah penetapan regulasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang, setiap wilayah perkotaan diwajibkan memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayah. Dinas Tata Kota wajib melakukan audit lahan secara berkala setiap awal tahun anggaran dan mengidentifikasi lahan kosong milik pemerintah atau swasta yang berpotensi dikonversi menjadi Hutan Kota atau taman lingkungan. Lahan yang diidentifikasi kemudian dipertahankan dari pembangunan komersial melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat.
Strategi kedua adalah program penanaman masif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada Hutan Kota yang besar, tetapi juga menggalakkan program “Satu Pohon untuk Setiap Warga”. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mendistribusikan bibit pohon peneduh lokal (seperti Trembesi atau Kersen) kepada warga dan sekolah setiap Bulan Lingkungan Hidup (Juni). Siswa SMP dilibatkan melalui Project Profil Pelajar Pancasila untuk menanam dan merawat pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar Rukun Warga (RW) mereka, sebuah aksi nyata yang Membentuk Disiplin lingkungan.
Strategi ketiga adalah pemantauan kualitas udara dan kolaborasi publik. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) wajib memasang alat pemantau ISPU di minimal lima titik strategis kota dan mempublikasikan data secara real-time kepada masyarakat melalui website resmi dan aplikasi seluler. Jika ISPU mencapai level “Tidak Sehat” (di atas 150), Petugas BLHD bekerja sama dengan Kepolisian Lalu Lintas untuk memberlakukan skema pengurangan kendaraan bermotor, seperti ganjil genap atau pembatasan jam operasional kendaraan berat, demi mengurangi emisi polutan yang merusak Hutan Kota dan kesehatan warga.
